Salah
satu RS yang dibangun pemerintah kolonial Belanda tahun 1940 terletak di pusat
kota, bahkan relatif padat dilalui oleh lalu-lintas disekitarnya. Secara
topografi letaknya yang strategis menjadikannya sebagai salah satu rumah sakit
tujuan rujukan pasien lain dari daerah sekitar, bahkan pasien dari kabupaten
berbeda pun lebih memilih RS ini dibanding tempat lain, dan kualifikasi tenaga
medis yang tersedia cukup lumayan untuk ukuran kota kecil.
MASALAH:
Namun demikian ada beberapa persoalan
yang dihadapi oleh rumah sakit ini antara lain Dokter umum dan spesialis;
terkesan lebih mengutamakan praktek swasta di tempatnya masing-masing, dengan
konsekuensi logis karena dokter spesialis memiliki Klinik sendiri, mereka lebih
fokus pada pelayanan pasien di Klinik pribadi, bahkan pada banyak kasus itu
mengurangi tingkat kehadiran dan pelayanan medis mereka di RS, sementara jumlah
tenaga spesialis sangat kurang. Akibatnya masyarakat terpaksa menanggung biaya
kesehatan yang membengkak, di banding pelayanan RS.
MASALAH:
Selain itu Dokter ahli kebidanan
memiliki Klinik bersalin sendiri, dengan tenaga bidan yang diseleksi sendiri
dari tenaga bidan yang ada di RS. Masalah yang muncul ialah sejumlah tenaga
bidan yang tak terpakai merasa dirugikan karena banyak pasien yang hendak
bersalin di RS, menjadi dialihkan ke klinik pribadi Dokter tadi, belum lagi
kecemburuan yang muncul karena kesenjangan penghasilan, sedikit banyak akan
berpengaruh pada pola relasi antara dokter dengan bidan atau antara bidan denga
bidan yang lain atau antara sang dokter dengan manajemen RS sendiri.
MASALAH:
Kemudian masyarakat mengeluhkan
tingginya biaya pelayanan kesehatan di RS apalagi di tempat praktek pribadi. Di
RS, para dokter cenderung lebih memilih bekerjasama dengan perusahaan obat
tertentu, ketimbang meresepkan obat yang tertera dalam jaminan Askes. Sehingga
citra RS dan tenaga medis menjadi buruk karena kurang berpihak pada masyarakat.
MASALAH:
Suasana
kerja dimana dokter masih terlalu dominan, terlihat cukup mengganggu fungsi dan
kinerja tenaga kesehatan lainnya, hal ini didukung pula oleh kebijakan RS yang
tak terlalu memberi tempat bagi upaya promotif dan preventif. Kesan tersebut
terasa kental tatkala kita mengamati tenaga kesehatan non dokter yang
sebenarnya dapat didayagunakan tetapi belum juga terpakai maksimal sebab
terbentur kendala political will pemimpin daerah tersebut. Akibatnya
dokter dapat terjebak untuk menjadi bergerak di luar hal yang semestinya.
MASALAH:
Sarana penunjang lainnya seperti
laboratorium dan pemeriksaan lainnya masih belum memadai, hal ini kurang lebih
terkait dengan penganggaran sektor kesehatan di daerah tersebut masih belum
menempati porsi yang cukup. Kinerja dari dinas kesehatan juga kurang maksimal,
seharusnya melakukan analisis kebutuhan, sesuai skala prioritas. Alat-alat
pemeriksaan penunjang yang terbatas tadi berimplikasi pada kinerja pelayanan
yang tak maksimal, dalam beberapa kasus, pasien terpaksa harus dirujuk ke RS
yang lebih lengkap karena keterbatasan alat, ini artinya sekali lagi pasien
harus menanggung biaya tambahan.
MASALAH:
Tenaga kesehatan lainnya seperti
paramedik dan suster senior terkesan kurang begitu bersahabat dengan manajemen
RS, yang belum lagi mengelola RS dengan terbuka dengan menerapkan konsep
organisasi pelayanan kesehatan modern.
MASALAH:
Begitu juga dengan tenaga keamanan,
kebersihan dan laundry tak terlembagakan dengan rapi, akibatnya banyak muncul
masalah lain yang tak diinginkan. Serta kurangnya paket pelatihan dan
pendidikan sebagai wahana penyegaran tenaga kesehatan baik dilakukan oleh RS
sendiri maupun oleh dinas kesehatan.
RUMUSAN KEBIJAKAN
UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN DI RUMAH SAKIT
PADA KASUS DIATAS
1. MELAKUKAN IDENTIFIKASI MASALAH
2. MELAKUKAN ANALISIS MASALAH, DENGAN CARA:
a.
mencari
faktor terkait masalah yang ada
b.
mencari
penyebab utama – langsung
c.
mencari
alternatif penyelesaian
3. MENETAPKAN RENCANA PERBAIKAN
a.
Menyusun langkah
langkah upaya peningkatan mutu rumah sakit.
b.
Memberi
prioritas pada peningkatan sumberdaya manusia di rumah sakit termasuk
kesejahteraan karyawan, memberikan imbalan yang layak, program keselamatan dan
kesehatan kerja, program pendidikan dan pelatihan
c.
Menciptakan
budaya mutu di rumah sakit, termasuk didalamnya menyusun program mutu rumah
sakit, menyusun tema yang akan dipakai sebagai pedoman, memilih pendekatan yang
akan dipakai dalam penggunaan standar prosedur serta menetapkan mekanisme
monitoring dan evaluasi.
d.
Pemenuhan
standar sarana dan prasarana Rumah Sakit
4. MENETAPKAN STANDAR PROSES PELAKSANAAN PROGRAM PERBAIKAN
Untuk memudahkan pegawai RS melaksanakan tugas dan fungs sesuai dengan
rencana perbaikan maka akan ditetapkan standar yang baku dalam pelaksanaan
pekerjaan.
5. MELAKSANAKAN PROGRAM PERBAIKAN
Melaksanakan program perbaikan sesuai dengan
standar operasional perosedur yang sudah ditetapkan
6. MELAKUKAN PENGAWASAN DAN EVALUASI TERHADAP PROGRAM PERBAIKAN
Melakukan
pengawasan dan evaluasi terhadap hasil program perbaikan
Contoh rencana perbaikan pemenuhan standar saradan dan prasarana Rumah
Sakit
Kebijakan
Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Saya akan menugaskan bagian perencanaan
anggaran dan bagian sarana prasarana untuk saling bekerja sama untuk
menginventarisi daftar sarana dan prasarana yang ada di RS, daftar sarana dan
prasarana yang belum ada dan ketersediaan anggaran pemeliharaan dan pengadaan
sarana dan prasarana.
Tabel Rencana Kebijakan Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
No
|
Nama Sarpras
|
Kondisi Sarpras
|
Rekomendasi
|
|||
Baik
|
Rusak Ringan
|
Rusak Berat
|
Belum ada
|
|
||
1
|
Sarpras
A
|
√
|
|
|
|
- Kelola
Sarpras dengan baik
|
2
|
Sarpras
B
|
|
√
|
|
|
- Pemeliharaan
(jika anggaran tersedia/revisi anggaran jika memungkinkan),
- jika
anggaran tidak tersedia: jadikan program prioritas dalam penyusunan anggaran
|
3
|
Sarpras
C
|
|
|
√
|
|
- pengadaan
baru (jika anggaran tersedia/revisi anggaran jika memungkinkan),
- jika
anggaran tidak tersedia: jadikan program prioritas dalam penyusunan anggaran
|
4
|
Sarpras
D
|
|
|
|
√
|
- pengadaan
baru (jika anggaran tersedia/revisi anggaran jika memungkinkan),
- jika
anggaran tidak tersedia: jadikan program prioritas dalam penyusunan anggaran
|
Catatan:
Kebijakan harus didasarkan pada peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan
Menteri Keuangan
Contoh rencana perbaikan terhadap prilaku dokter umum dan spesialis lebih mengutamakan praktek
di kliniknya sehingga, kinerja dokter di Rumah Sakit menurun, bahkan tingkat
kehadiran dokter di Rumah Sakit sering absen.
Solusi:
Pemberian Perhargaan dan Pengakuan kepada pegawai
serta penegakan kedisiplinan pegawai:
1. Jika
motivasi dokter : terkait gaji yang kecil di RS, dan kurang perhatian dari
manajemen RS. Saya akan menganalisa kinerja dokter tersebut apakah baik atau
buruk. Jika kinerjanya baik, tetapi gaji kecil, dan kurang perhatian dari RS,
saya akan memperhatikan gajinya/atau promosi jabatan sesuai dengan peraturan
yang berlaku tentang gaji pegawai dan promosi jabatan.
2. Dengan
kembalinya motivasi dokter umum dan dokter spesialis bekerja sebagai RS sesuai
dengan tugas dan fungsinya, maka akan menekan biaya pelayanan kesehatan
masyarakat yang harus membayar mahal di klinik swasta, karena di RS sudah ada
besaran tarif yang berlaku.
3. Jika dokter umum dan dokter spesialis sering tidak
hadir di RS karena faktor lebih mengutamakan praktek swasta,
peraturan tentang dispilin pegwai RS harus ditegakkan, jika seorang PNS maka PP
53 2010 tentang dispilin PNS, dan jika dokter non PNS saya akan melihat kontrak
kerjanya dengan RS.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar